Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pasaman Kembali Beroperasi

0

Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Pasaman

Pasaman, Sumbartodaynews – Lagi-lagi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto, Kabupeten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat kembali beroperasi.

Menurut informasi yang diterima, saat ini terdapat 6 unit excavator yang  beroperasi secara ilegal di Batang Kundur, Sinuangon, Lanai dan Muara Tambangan.

Disisi lain Kesrianovi , Wali Nagari Cubadak Barat mengatakan pihaknya dari Pemerintah Nagari Cubadak Barat tidak setuju dengan tambang ilegal tersebut. (5/4)

Meskipun tidak ada persetujuan akan aktivitas tambang ilegal ini, namun sejauh ini belum ada upaya pemerintah nagari karena tidak ada kewenangan, kata Kesrianovi.

Bahkan tidak ada laporan dari Pemerintah Nagari Cubadak terkait adanya aktivitas tambang emas ilegal tersebut kepada aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan wali nagari menilai bahwa itu adalah kewewenangan Polres Pasaman, Dinas Lingungan Hidup, dan Satpol PP.

Baca Juga  Pemkab Dharmasraya Salurkan Hewan Kurban untuk Daerah Minim Kurban.

 “Tidak ada (pemerintah nagari melaporkan tambang emas ilegal ke aparat penegak hukum), itu hak wewenang Dinas Lingkungan Hidup, Polres, dan Satpol PP,” ujar Wali Nagari Cubadak Barat, Kesrianovi. Rabu (5/4).

Diketahui pada tahun sebelumnya juga telah dilakukan penangkapan oleh Polda Sumatera Barat terhadap aktivitas PETI, namun yang diamankan hanyalah mereka yang berstatus pekerja. Diduga “pemodal” belum tersentuh hukum sehingga aktivitas tambang ilegal ini kembali beroperasi.

Pada saat siaran Pers Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi menyampaikan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi PETI.

“Kemenko Marves, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian LHK, Kemendagri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI,” imbuhnya.

Baca Juga  Ketua DPRD Pariyanto SH Hadiri Softlaunching Mal Pelayanan Publik.

Perhatian khusus Pemerintah terhadap aktivitas penambangan ilegal ini tidak lain disebabkan  banyaknya dampak negatif akibat pengoperasian PETI, di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dilihat dari sisi regulasi, PETI jelas melanggar Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

***

Klik Disini Untuk Bergabung Bersama Fanpage SUMBARTODAYNEWS Agar Tidak Ketinggalan Berita Dan Informasi Terbaru Daerah, Nasional, Dan Internasional.

Klik Disini Untuk Mengikuti Grup SUMBARTODAYNEWS Untuk Selalu Update Berita Dan Informasi Terbaru Daerah, Nasional, Dan Internasional

Baca Juga  Mal Pelayanan Publik Kabupaten Dharmasraya Resmi Diluncurkan Bupati Sutan Riska.

 

Klik Disini Untuk Mengikuti Twitter SUMBARTODAYNEWS Untuk Mendapatkan Berita Dan Informasi Terbaru Daerah, Nasional, Dan Internasional

 

***

Bagikan

Tinggalkan Balasan