Kebijakan PPKM Resahkan Masyarakat Bukittinggi Dan Agam
Bukittinggi, Sumbartodaynews.com
Edi Gusrianto seorang tokoh masyarakat kota Bukittinggi menyampaikan keluhan masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang katanya ingin melindungi masyarakat dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PPKM.
Menurutnya kebijakan ini tidak sedikitpun berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang tinggal di kabupaten Agam. Meskipun wilayah kabupaten Agam tidak masuk nominasi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan PPKM, tapi harus di ingat bahwa kabupaten Agam berbatasan langsung dengan kota Bukittinggi.
Wilayah kabupaten Agam sangatlah luas, bahkan kota Bukittinggi sendiri berada ditengah-tengah lingkaran Agam. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di kedua wilayah khususnya yang berada diperbatasan, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain.
Edi Gusrianto menjelaskan “Sejak PPKM diberlakukan masyarakat Agam di persulit untuk masuk kota Bukittinggi dengan alasan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Bukittinggi, jika kita lihat lebih jauh masyarakat diperlakukan layaknya tahanan kota yang gerak-geriknya selalu di awasi dan di batasi.
Saya mewakili seluruh elemen masyarakat, memohon kepada Walikota Bukittinggi dan jajaranya, tolong, dengan sopan santun. Karena anda juga masyarakat namun karena anda memakai seragam hanya itulah yang kami hargai.
Saya tau, tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin yang mengepalai ribuan masyarakat dengan berbagai sudut pandang. Sebagai seorang yang terpelajar dan paham Agama, tentu saat anda mengambil keputusan mencalonkan diri sebagai kepala daerah beberapa waktu yang lalu, anda sudah paham konsekwensinya.
Alah Digarih Nan Bapaek?
Alah Dirakuak Nan Batabang?
Alah Jalan Luruih Nan Batampuah?
Caliak-Caliak Dahulu Baru Malangkah
Usah Manampuah Titian Lapuak
Sadang Malenggang Titi Barakuak
Awak Sansaro Urang Taaniayo
Selain itu Edi Gusrianto juga menyayangkan kebijakan walikota Bukittinggi yang mematikan lampu jalan pada malam hari, terlihat seolah-olah seperti kota mati. Saya rasa tidak ada hubungan antara covid-19 dengan lampu jalan.
Anda berpendapat jika lampu jalan dimatikan dapat meminimalisir terjadinya kerumunan. Sebagai pemimpin anda tidak menyadari akan bahaya yang setiap saat mengintai, seperti tingkat kejahatan dijalan, serta kecelakaan karena tidak melihat jalan berlubang seperti di dekat tugu Polwan dan di dekat lapangan kantin, seandainya terjadi kecelakaan apakah pemerintah daerah berani bertanggung jawab?
Masyarakat heran dan bertanya-tanya apa maksud dimatikan nya lampu jalan. Himbauan saya sebaga wakil dari masyarakat, kalau bisa pedagang tidak perlu dilarang untuk berjualan karena dengan cara itulah mereka menafkahi keluarganya. Cukup dibatasi jumlah pengunjung yang makan ditempat atau pikirkan cara lain yang lebih manusiawi.
Sebagai contoh, sebuah warung kopi biasanya berisi 6 hingga 8 orang sekarang dibatasi menjadi 4 orang saja, cara ini lebih baik dari pada mematikan mata pencarian masyarakat dengan alasan PPKM
Selanjutnya saat aktifitas masyarakat dibatasi dan seluruh pintu masuk menuju kota Bukittinggi di tutup, kenapa hotel-hotel masih beraktifitas dan melayani banyak pengunjung.
Lahan parkir hotel di dominasi oleh kendaraan dengan plat nomor BM, B, BK dan lainya, kira-kira mereka masuk dari mana? Tidak mungkin warga Bukittinggi yang menumpang parkir kendaraanya di hotel-hotel tersebut, tutupnya.
~Anasril~
